Beberapa permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia,
antara lain tuntutan dari guru berstatus honorer untuk diangkat menjadi
CPNS dan dugaan terjadinya komersialisasi pendidikan. Berlarut-larutnya
penyelesaian masalah ini berpotensi untuk dipolitisasi kelompok tertentu
dalam rangka mendiskreditkan pemerintah.
Aksi unjuk rasa kalangan guru honorer menuntut pengangkatan sebagai
CPNS terjadi di beberapa daerah. Di depan Kantor Badan Kepegawaian
Negara (BKN), Jakarta, sekitar 75 orang dari Komite Guru Bekasi (KGB)
dipimpin Muhlis Setia Budi melakukan unjuk rasa pada akhir tahun 2011
dengan tuntutan pengangkatan 80 ribu guru honorer menjadi PNS. Sebelum
membubarkan diri, massa sempat melakukan aksi blokir jalan dan
melemparkan telur busuk ke depan Kantor BKN.
Sebelumnya, di depan Kantor BKN, Jakarta, aksi serupa juga dilakukan
KGB dengan tuntutan antara lain Presiden harus hati-hati dan cermat
untuk menandatangani PP Tenaga Honorer yang baru, karena masih banyak
permasalahan serta tuntutan agar segera diangkat menjadi PNS. Di
Bandung, Jabar, Federasi Guru Honorer Jabar yang beranggotakan 300 guru
honorer akan memboikot setiap Pemilu sebagai ekspresi kekecewaan
terhadap pemerintah yang hanya bisa berjanji akan mengangkat mereka
menjadi PNS. Aksi unjuk rasa dengan tuntutan serupa juga terjadi di
beberapa Provinsi antara lain, Jateng, Yogyakarta, Jatim, NTB, Sulsel,
Sultra, Sumsel, Sumbar, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Papua dan Papua Barat.
Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak komersialisasi pendidikan
terjadi di beberapa daerah. Pada Agustus 2011, di Bundaran SIB, Kota
Medan, Sumut, sekitar 20 orang dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)
dipimpin Ronald melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka menyampaikan
pernyataan sikap antara lain, menolak kapitalisasi/komersialisasi
pendidikan, pemungutan liar di sektor pendidikan dan menilai rezim
SBY-Boediono gagal mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan bervisi
kerakyatan.
Sebelumnya, di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sekitar 20
orang aktivis PMII UIN Sunan Kalijaga dipimpin Romel melakukan aksi
unjuk rasa menuntut antara lain, penghapusan komersialisasi pendidikan,
pertegas Pancasila sebagai falsafah bangsa dan menilai rezim
SBY-Boediono telah gagal mewujudkan pendidikan gratis. Sebelum
membubarkan diri, pengunjuk rasa melakukan aksi membakar foto
SBY-Boediono. Aksi unjuk rasa dengan tuntutan serupa juga terjadi di
Samarinda, Kaltim dan Mataram, NTB.
Berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam dunia pendidikan di
Indonesia, khususnya persoalan guru honorer yang meminta diangkat
sebagai CPNS dan dugaan terjadinya komersialisasi pendidikan, berpotensi
untuk mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di Indonesia dan
dipolitisasi kelompok tertentu dengan mengajak memboikot Pemilu/Pilkada,
bahkan mendiskreditkan pemerintah dengan menilainya telah gagal
mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas.
Kegiatan politisasi dalam rangka memanfaatkan berbagai permasalahan
dalam dunia pendidikan di Indonesia diperkirakan masih akan terus
terjadi. Penyelesaian terhadap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS
hendaklah tetap diprioritaskan, terutama mereka yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data tenaga honorer serta
sesuai Surat Edaran Menpan No 5 tahun 2010. Disamping itu, perlu ada
transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.